Perluasan Listrik Didukung Oleh Wakil Ketua II DPRD Kotim

DPRD Kotim mendukung penuh percepatan perluasan jaringan listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melayani kelistrikan hingga ke desa-desa di kawasan pelosok.

Wakil Ketua II DPRD Kotim turut memperhatikan saat ini sangat di sayangkan ada sejumlah perusahaan perkebunan yang dianggap kurang mendukung terhadap perluasan jaringan PLN ini.

“Saat ini saya dengar masalah pemasangan PLN ini di izin melintas di perusahaan perkebunan. Diantaranya di PT AWL dan PT BAT. Sejauh ini pihak perusahaan belum respon untuk membantu dalam arti pohon sawit yg melewati area dua kebun itu,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Kotim Hairis Salamad, kepada awak media www.mentayanet.com.

PLN, Lanjut Hairis, terkendala izin dari perusahaan yang lahannya dilintasi jaringan listrik. Padahal hal itu sangat dibutuhkan agar jaringan bisa menjangkau hingga ke desa.

Baca Juga : Inilah Susunan Lengkap Reposisi AKD DPRD Kotim

Politisi dari PAN ini berharap perusahaan yang wilayahnya dilintasi pembangunan jaringan listrik PLN, bersedia membantu dengan memberikan izin karena ini demi kepentingan masyarakat luas.

Disamping itu, ia juga mengajak pemerintah daerah untuk sama-sama membantu PLN agar bisa lebih mudah melaksanakan perluasan jaringan listrik.

Baca Juga : Anggota DPRD Kotim Apresiasi PBS Karena Peduli Masyarakat

“Informasi yang kami dapat, masih ada 49 desa yang belum teraliri listrik PLN. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita dorong sama-sama, apalagi PLN juga merespons positif. Kalau ada kendala, kita harus bantu PLN mencari solusinya,” harap legislator yang mewakili wilayah utara meliputi Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai itu.

Hairis berjanji akan terus mendorong agar perluasan jaringan listrik PLN bisa segera terwujud. Dia optimis terbukanya keterisolasian kelistrikan juga akan terpengaruh besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan listrik akan dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, pendidikan bahkan pelayanan pemerintah.