Tegaskan Jangan Berikan Sembarangan Izin Mendirikan Bangunan

Anggota Komisi I DPRD Kotim Sutik, meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait agar lebih teliti dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan di Kotim.

Pasalnya, ketika telah diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kebanyakan dari sebagian besar tidak memahami dengan betul dalam pembangunannya itu sendiri.

“Seharusnya sebagai pendiri bangunan, harus mengetahui dengan detail terlebih dahulu apakah kedepannya ini akan mengganggu dibagian drainase air atau tidak. Apalagi di Kotim akhir-akhir ini menjadi rawan terjadi banjir karena banyak tersumbat di selokan atau drainasenya, tentu ini menjadi dampak terkena imbasnya ke warga yang berada disekitar bangunan tersebut,” ungkap Sutik kepada awak media www.mentayanet.com pada Rabu, 09 Maret 2022.

Baca Juga : Haduh! Harga Gas LPG Non Subsidi Semakin Terbang, Siap-Siap Melangka

Jikalau seseorang diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berarti perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sudah sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dan memahami aturan yang berlaku.

Selain itu, ia juga meminta untuk setiap masyarakat yang memiliki pembangunan ataupun rumah berada di dekat selokan atau saluran air untuk tidak di tutup, dan selalu dirawat serta dibersihkan agar drainase selalu berjalan dengan baik.

Baca Juga : DPRD Kotim Harapkan APBD Murni Tidak Dikaitkan Dengan Konflik Politik AKD

“Karena biasanya ada juga yang mengubah saluran air, yang semula berkelok-kelok menjadi lurus dengan alasan untuk menghemat tempat atau memperluas lokasi. Padahal ada beberapa aliran air yang memang lebih bagus jika berkelok-kelok, hal itu untuk memperlambat laju air yang mengalir,” ungkapnya.

Sutik juga menjelaskan, jika saluran air yang alami itu diluruskan, ada kemungkinan saluran tidak bisa menampung air ketika hujan deras, sehingga karena laju arusnya tidak ada penahan membuat air naik dan menyebabkan banjir.

“Jadi yang paling utama sebelum memberikan IMB memang harus memperhatikan kondisi lingkungan terlebih dahulu, jangan sampai merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah itu sendiri,” pungkasnya.