BUMD Kotim Dinilai Perlu Dorongan Pengoptimalan Pemerintah Daerah

Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta agar pihak pemerintah daerah mulai mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, terutama yang saat ini masuk dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.

Dra Rinie Anderson, legislator PDI Perjuangan menuturkan, pengoptimalan aset daerah penting untuk dilakukan, supaya dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim jangka panjang. Disisi lain dia bahkan menegaskan, salah satu aset yang saat ini sangat potensial untuk dimaksimalkan yakni pelabuhan yang ada di Dermaga Desa Palangsian tersebut.

“Kami tentunya meminta dan juga mendorong pemerintah daerah kita agar aset yang potensial ini bisa dikelola secara optimal, kalau sistem pengelolaan nya dapat dilakukan dengan baik, kami yakin dermaga di Palangsian itu bisa meningkatkan PAD jangka panjang,” ucap Rinie pada Jum’at, 09 Juni 2023.

Selain itu legislator Dapil II Kecamatan Baamang, Seranau ini menekankan, Dermaga atau pelabuhan Desa Palangsian yang dibangun menggunakan dana APBN pada tahun 2014 lalu itu sudah semestinya bisa dimanfaatkan secara signifikan.

Baca Juga :

Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kotim Harus Ikuti Kebijakan, Komisi I DPRD Kotim Angkat Bicara

“Selama ini pelabuhan atau dermaga Palangsian ini belum difungsikan, sehingga belum mampu mendatangkan PAD, untuk itu perlu kami dorong agar bisa dioperasikan secara optimal, karena potensinya sangat besar bagi daerah jangka panjang,” timpalnya.

Pembangunan dermaga yang cukup representatif ini sebenarnya sudah rampung pada akhir 2015 lalu, namun sejak dinyatakan selesai, dermaga tersebut justru bertahun-tahun hanya difungsikan untuk kegiatan atau mobilitas perahu tradisional yang memanfaaatkan karena di halaman depan dermaga itu terdapat pasar tradisional.

Disamping itu Pemerintah juga sudah mendirikan Unit Pelaksana Teknis untuk merawat dan menjaga Dermaga Palangsian tersebut. Namun hal itu tidak cukup untuk membuat dermaga itu berfungsi sebagaimana mestinya.

“Hal ini mendorong pihak DPRD Kotim agar kedepannya pemerintah daerah bisa segera mencari solusi dan alternatif lain agar pelabuhan tersebut bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah,” pungkasnya.