Bedah Rumah di Seruyan, Jangan Sampai Warga yang Membutuhkan Justru Terlewat !

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan mendorong agar penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah benar-benar tepat sasaran. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak, aman, dan sehat.

Perhatian terhadap ketepatan sasaran bantuan ini kembali mengemuka setelah Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, meminta agar program BSPS diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan dipengaruhi kepentingan tertentu.

Sebagaimana diberitakan pada 21 Oktober 2026, Zuli menilai kebutuhan masyarakat terhadap bantuan perbaikan rumah berpotensi lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia. Oleh karena itu, proses pendataan dan penentuan penerima manfaat perlu dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai kriteria yang berlaku.

“Harapan saya, diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Tentunya ini menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Seruyan,” kata Zuli Eko Prasetyo, sebagaimana dikutip dari pemberitaan sebelumnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran bantuan. Dengan kuota yang terbatas, warga yang belum memperoleh bantuan perlu mendapatkan penjelasan mengenai tahapan, kriteria, dan kemungkinan giliran penerima pada periode berikutnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah agar usulan penerima bantuan didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.

Pemkab Perkuat Koordinasi dan Pengawasan

Sejalan dengan perhatian DPRD tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan juga menempatkan ketepatan sasaran sebagai salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan program bedah rumah.

Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, S.Ag., saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Seruyan pada Senin (19/10/2026), menekankan pentingnya kepedulian dan sinergi seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan program BSPS.

Dalam kesempatan tersebut, Supian menyampaikan bahwa Kabupaten Seruyan memperoleh alokasi sebanyak 248 unit rumah melalui Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah untuk tahun anggaran 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

“Program ini bukan semata-mata tentang pembangunan fisik rumah, tetapi juga tentang membangun harapan,” ujar Supian.

Ia juga menekankan sejumlah hal penting dalam pelaksanaan program, meliputi ketepatan sasaran bantuan, koordinasi antarinstansi, integritas dan akuntabilitas, penguatan semangat gotong royong, serta pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Penekanan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program bedah rumah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pendataan Menjadi Kunci Pemerataan Bantuan

Dalam pelaksanaannya, pendataan calon penerima menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan bantuan diberikan sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan.

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait perlu melakukan verifikasi terhadap kondisi rumah, keadaan sosial ekonomi calon penerima, serta kelengkapan administrasi sesuai ketentuan program.

Langkah tersebut juga diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama ketika jumlah warga yang membutuhkan bantuan lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia.

Selain itu, penyampaian informasi secara terbuka mengenai persyaratan, mekanisme pengusulan, dan tahapan penyaluran diharapkan dapat membantu masyarakat memahami proses yang berjalan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat juga memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, sehingga pelaksanaan program dapat terus menjadi perhatian bersama.

Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan unsur pengawasan, proses pendataan diharapkan semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hunian Layak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program BSPS merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui bantuan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan, Albiddinnor, sebelumnya menjelaskan bahwa bantuan BSPS tahun 2026 dialokasikan untuk pembelian material bangunan dan pembayaran upah tenaga kerja. Dalam keterangan yang dimuat ANTARA pada 17 September 2026, besaran bantuan disebut sebesar Rp20 juta per unit, dengan rincian Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima sehingga rumah yang diperbaiki dapat ditempati dan dirawat dengan baik.

Hunian yang layak tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga mendukung kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup keluarga.

Karena itu, keberhasilan program BSPS perlu dilihat dari kesesuaian penerima dengan kriteria, pelaksanaan pembangunan yang memenuhi ketentuan, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah rumah selesai diperbaiki.

Melalui perhatian dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dan DPRD, program BSPS diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Prioritas terhadap warga yang benar-benar membutuhkan menjadi hal penting agar bantuan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.