DPRD Kotim Sidak Jalan Lingkar Selatan, Proses Perbaikan Dana Seadanya !

Komisi IV DPRD Kotim tinjau penanganan darurat Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan yang digarap sesuai dengan dana terkumpul dari sumbangan perusahaan swasta meski belum mencapai target.

Jajaran Komisi IV DPRD Kotim melakukan inspeksi jalan Lingkar Selatan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengecek seberapa jauh proses pelaksanaan perbaikan darurat tersebut.

“Sesuai instruksi bupati pengerjaan jalan tetap kami laksanakan, walaupun dana yang terkumpul belum semuanya,” ucap M. Kurniawan pada Selasa, 27 September 2022.

Berdasarkan hasil rapat perencanaan beberapa waktu lalu yang juga dihadiri utusan dari berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit, transportir dan lainnya, perbaikan kerusakan jalan lingkar selatan memerlukan biaya sekitar Rp4,7 miliar.

Baca Juga : Mantap! Bupati Letakan Batu Pertama, Jalan Tanah Mas Dibangun dan Ditanggung Penuh SJIM

Dana tersebut untuk membeli material penimbunan jalan yang rusak. Namun untuk alat berat dan operasional perbaikannya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

Hingga saat ini dana sumbangan yang terkumpul hanya sekitar Rp3 miliar yang berasal dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masih ada perusahaan perkebunan dan transportir yang belum merealisasikan komitmen bantuannya.

Sementara itu, Bupati Halikinnor mengunggkapkan berdasarkan laporan yang diterimanya masih ada 10 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum merealisasikan janjinya.

dprd kotim — Photo : Ketua Komisi IV DPRD Kotim dan jajaran saat di lokasi jalan lingkar selatan (pujo)

Hasil rapat sebelumnya,diminta setiap perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit sepakat membantu dengan nilai masing-masing Rp50 juta.

Pemerintah daerah juga masih menunggu iktikad baik dari perusahaan transportir dalam membantu perbaikan jalan tersebut. Perusahaan diminta peduli membantu, apalagi jalan lingkar selatan dikhususkan untuk angkutan berat dan besar agar tidak lagi melintasi jalan dalam kota Sampit.

Jika nanti tetap ada perusahaan yang tidak menepati komitmennya membantu perbaikan jalan lingkar selatan, hal itu akan menjadi catatan bagi pemerintah daerah terkait kepedulian perusahaan tersebut terhadap pembangunan daerah dan masyarakat.