Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Bupati Kotim, H. Halikinnor, memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kotim.
H Halikinnor menyampaikan jawaban tentang Rancangan Peraturan Daerah (Perda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan Tahun Anggaran 2025.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan efisiensi anggaran APBD 2025 dengan memangkas sejumlah pos pengeluaran yang tidak terlalu mendesak.
“Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menghadapi kondisi fiskal yang semakin ketat dan untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien,” kata Bupati Halikinnor pada Selasa, 10 Juni 2025.
Bupati Halikinnor juga menjelaskan bahwa hasil efisiensi anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sektor-sektor krusial yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan memprioritaskan pembangunan yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang selalu menjadi pusat utama perhatian kami,” tambahnya.
Peningkatan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena keduanya merupakan fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami percaya bahwa dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, masyarakat Kotim akan menjadi lebih sejahtera dan mampu bersaing di era global,” bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Halikinnor juga menjawab pertanyaan dan tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD terkait pelaksanaan APBD 2024 dan rancangan KUA-PPAS perubahan 2025.
“Kami berharap bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotim dan menjadikan daerah ini sebagai contoh bagi daerah lain,” tegasnya.
Rapat Paripurna ke-9 ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk membahas dan menyepakati berbagai kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotim.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
