Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan audiensi dengan Bupati Kotim H. Halikinnor, Senin (2/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan baru PAN Kotim untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan serta menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Ketua DPD PAN Kotim Abdul Hafid bersama jajaran menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan agenda strategis, mulai dari penguatan organisasi partai, optimalisasi program pembangunan melalui pemerintah pusat, hingga persoalan pelayanan dasar yang membutuhkan perhatian serius.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah persoalan air bersih di Sampit. DPD PAN Kotim menyoroti kondisi air PDAM yang di sejumlah wilayah dirasakan asin oleh masyarakat, sehingga diperlukan langkah penanganan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi melalui perencanaan jangka panjang.
PAN Kotim mendorong pemerintah daerah menyusun *Masterplan Ketahanan Air Bersih Kabupaten Kotawaringin Timur 2027–2035* sebagai arah kebijakan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang layak dan berkelanjutan.
Perencanaan tersebut perlu mengkaji diversifikasi sumber air baku, pembangunan dan optimalisasi reservoir, penerapan teknologi pengolahan air seperti _Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO)_ apabila sesuai hasil kajian teknis, serta penguatan jaringan distribusi.
“Persoalan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sehingga harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah,” ujar Abdul Hafid.
Selain persoalan air bersih, DPD PAN Kotim juga mendorong optimalisasi kemitraan dengan Anggota DPR RI Komisi V, *Muhammad Syauqie*, untuk memperjuangkan lebih banyak program pembangunan pemerintah pusat agar dapat direalisasikan di Kotim.
Sejumlah program yang dinilai berpeluang diperjuangkan antara lain Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Instruksi Jalan Daerah (IJD), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), serta program penyediaan air bersih melalui Kementerian Desa.
Untuk merealisasikan peluang tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta anggota DPR RI melalui komunikasi dan koordinasi yang terarah.
DPD PAN Kotim juga mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan daftar usulan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027, termasuk data desa sasaran, kesiapan administrasi, lahan, serta proposal teknis sehingga peluang mendapatkan program pusat dapat dimaksimalkan.
Sektor infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, sanitasi, perumahan masyarakat, penanganan banjir, serta akses transportasi menjadi beberapa bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mempercepat pembangunan daerah.
Di bidang transportasi, pembahasan juga mencakup perhatian terhadap pengembangan infrastruktur dan peningkatan fungsi *Bandara Haji Asan Sampit* sebagai salah satu penunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Kotim.
Tidak hanya menyampaikan persoalan pembangunan, audiensi tersebut juga menjadi kesempatan bagi DPD PAN Kotim untuk memperkenalkan kepengurusan baru sekaligus menyampaikan agenda konsolidasi organisasi melalui rencana pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di tingkat kecamatan.
Abdul Hafid menegaskan bahwa kepengurusan baru PAN Kotim ingin membangun partai yang semakin dekat dengan masyarakat, aktif menyerap aspirasi, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Melalui pertemuan tersebut, DPD PAN Kotim berharap komunikasi dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terus diperkuat. PAN juga ingin mengambil bagian dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan daerah melalui gagasan, fungsi politik, dan perjuangan program pembangunan.
“Bagi PAN Kotim, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen. Perbedaan posisi dan peran politik tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Baca Juga :
Eksplorasi konten lain dari MentayaNet
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
